Mulyadi,S.H,i.
Pekanbaru, - Syamsuar, Gubernur Riau dinilai lebih mementingkan membangun gedung-gedung yang tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Riau. Infrastruktur berupa kebutuhan publik seperti jalan, fasilitas kesehatan dan sekolah-sekolah diabaikan begitu saja.
"Pembangunan yang dilakukan diharapkan memiliki dampak nyata di tengah masyarakat. Pembangunan tower yang direncanakan, jauh dari visi misi yang telah dicanangkan, mengingat pembangunan infrastruktur yang belum merata " kata Ade Hartarti, anggota DPRD R, Sabtu pagi, 30, Januari, 2022, di Pekanbaru.
Dibeberkan Ade, selama Syamsuar menjabat Gubernur Riau soal pembangunan dunia pendidikan faktanya jauh dari harapan karena ada 27000 anak usia sekolah dalam 2 tahun di masa pendemi ini tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah.
Syamsuar kata Ade, melakukan pembangunan tidak sesuai kebutuhan rill. Mestinya Syamsuar berkaca dari kondisi yang sudah ada dimana sudah banyak proyek-proyek mercusuar di Riau yang saat ini hampir menjadi tugu kenangan untuk satu momen.
"Saya analogikan begini, ibarat membaca buku yang berjudul "Riau" di halaman pertama saya buka ada bab "pendahuluan" yang saya artikan sebagai visi misi Gubernur yang penuh harapan dan impian bagi Riau. Selanjutnya di bab setelahnya "secara teoritis dan teknoratik , disusunlah sebuah rancangan yang secara komprehensif menghimpun semua rencana program dan kegiatan untuk pencapaian visi misi " ungkap Ade.
Sehingga kata Ade lagi, dalam perencanaan tersebut tentu harus memperhatikan kebutuhan nyata yang dirasakan masyarakat saat ini ditengah ekonomi sulit dimasa pendemi.
Dicontohkan Ade, hal yang sederhana dirasakan masyarakat adalah bagaimana Gubernur sebagai kepala daerah dan sebagai perwakilan pemerintah pusat, mampu menguatkan program pusat dalam hal pengendalian harga sembilan bahan dasar pokok, terutama minyak goreng yang meningkat cukup tajam.
Kemudian, lanjut Ade lagi, di bab selanjutnya yang bercerita tentang berbagai kisah nyata dan kondisi riil di lapangan yang butuh penyelesaian secara teknis baik itu insfrastruktur belum merata , pendidikan masih jauh dari harapan dan hal itu ungkap dia lagi dibuktikan dengan tingginya angka lama sekolah di jenjang 9 tahun.
Selain itu juga fasilitas kesehatan masih jauh dari kata cukup, dia mencontohkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad milik Provinsi Riau hanya memiliki 12 ruang ICU.
Sehingga hal itu kata Ade tidak sejalannya program pengentasan kemiskinan dan kondisi yang ada. Bahkan tutur Ade tidak menyentuh pada subjek atau orangnya secara merata.
"Sehingga sulit mengurai persoalan dilapangan karena dari data Dinkes ada 2, 5 juta penduduk Riau yang masuk program PBI APBN , yang artinya sudah seharusnya tidak lagi ada masyarakat Riau yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, ekonomi yang sulit ditengah pendemi yang memicu tingginya angka penggangguran akibat PHK, angka penggangguran lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi dan sebagainya " beber politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Riau ini.
Selanjutnya kata Ade, Bab selanjutnya dari buku dengan judul Riau , tentu seharusnya berisikan agenda tata laksana dan kelola dari hasil visi, misi dan rencana yang sudah disusun.
"Namun, secara pribadi saya membaca bahwa Riau belum menyentuh target apapun untuk memulai mewujudkan mimpi yang telah dibangun diawal, sehingga buku tentang Riauku yang harusnya dapat memberikan sedikit harapan, masih jauh dari sebuah buku yang berujung pada happy ending " tukas Ade.
Informasi yang berhasil dihimpun, Pemerintah Provinsi Riau berencana membangun tower perkantoran 7 lantai dan 12 lantai di Jalan Cut Nyak Dien. Pembangunan gedung perkantoran terpadu itu, disebut sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Riau.
Rencana pembangunan dua bangunan tower perkantoran itu diharapkan sudah dimulai tahun ini, dengan sistem anggaran multiyears. Akhir 2023 mendatang, diharapkan sudah selesai proses pembangunannya.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan disiapkan untuk berkantor di dua tower tersebut, diantaranya Dinas Pendidikan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pariwisata, Dekranasda termasuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik).
Sementara itu ada 2.799, 81 km jalan di Provinsi Riau yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum semuanya dalam kondisi baik. Masih ada juga yang dalam keadaan rusak ringan hingga berat.
Dikutip dari riaupos.co diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau M Taufiq OH didampingi Kepala Bidang Bina Marga Arif Setiawan mengatakan, dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Riau tersebut yang dalam kondisi baik sepanjang 1.324, 11 km atau 47, 29 persen.
Dikatakan Taufiq, ruas jalan lainnya yang juga mengalami kerusakan berat yakni Jalam Teluk Meranti-Sebekek sepanjang 50, 88 km, Sebekek-Guntung sepanjang 98, 12 km, batas Siak-Perawang sepanjang 2, 65 km, Simpang Kuala Saka-Teluk Lanjut-Sungai Guntung sepanjang 39, 76 km, Rengat-Kuala Cenaku sepanjang 0, 80 km, Lubuk Jambi-Simpang Ibul-Simpang Ifa sepanjang 46, 56 km.
Selanjutnya Jalan Riau Ujung-Pantai Cermin sepanjang 15, 77 km, Lubuk Agung-Batu Sasak - batas Sumbar sepanjang 38, 84 km, Rokan-Pendalian-Dusun Batas Sumbar sepanjang 6, 13 km, Ujung Batu-Rokan batas Sumbar sepanjang 27, 90 km. Serta di Simpang Suram-Simpang Bagan 7 - Sontang sepanjang 44, 10 km.
Upaya lainnya guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Riau, Pemprov Riau meminjam dana di salah satu BUMN yakni PT SMI. Besaran pinjaman yang dilakukan yakni Rp2, 5 triliun.
Usulan pinjaman dana tersebut disampaikan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai leading sektor pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke daerah.(Mulyadi).
Tony Rosyid 
Andy Gunawan... 
Mulyadi 
